Jakarta (SIB)
Setelah pembacaan hasil Pansus Century oleh Ketua Pansus Century Idrus Marham, banjir interupsi langsung menyeruak di sidang paripurna DPR. Gara-gara banjir interupsi, sidang pun ricuh. Sejumlah anggota DPR teriak dan sebagian lagi bergerak maju menuju meja pimpinan DPR.
Hingga pukul 12.25 WIB, Selasa (2/3), suasana ricuh masih berlangsung. Ketua DPR Marzuki Alie meminta peserta sidang untuk tertib. “Tolong pimpinan juga diberi kesempatan bicara,” kata Marzuki.
Interupsi pertama dilakukan oleh Bambang Soesatyo, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Bambang mengingatkan mengenai usulan Pansus agar sidang paripurna diselesaikan hari ini, dengan melakukan voting.
Setelah itu banyak sekali anggota DPR yang melakukan interupsi. Antara lain Akbar Faizal dan beberapa orang dari Partai Demokrat, termasuk Irawadi Syamsuddin. Kericuhan semakin terjadi saat anggota Fraksi Partai Demokrat menyampaikan bukti baru ke pimpinan DPR.
Anggota DPR dari FKB Lily Wahid meminta interupsi, namun dicuekin. Sampai akhirnya sekitar pukul 12.15 WIB, sejumlah anggota DPR bergerak dari kursinya dan maju ke pimpinan DPR.
Karena para interuptor tak diakomodir, akhirnya semakin banyak anggota DPR yang merangsek ke meja pimpinan sidang. Bahkan, nyaris terjadi baku hantam. Teriakan-teriakan anggota DPR terus menggema. Hingga pukul 12.30 WIB, kericuhan masih berlangsung dan belum reda.
Tutup Paksa Sidang, Marzuki Diamuk Anggota Dewan
Ketua DPR Marzuki Alie menutup sidang paripurna secara sepihak. Marzuki pun langsung diserbu puluhan anggota DPR yang marah.
Sebelumnya suasana sidang paripurna sudah sangat panas. Hujan interupsi datang silih berganti dan penuh pro kontra soal masa kapan waktunya pengambilan keputusan.
Saat suasana ricuh, Marzuki pun menutup sidang secara sepihak. “Dengan mengucap alhamdulillah, sidang paripurna DPR ditutup!” kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/3).
Para anggota DPR mulai naik pitam. “Tidak bisa begitu! Hei pimpinan! Pimpin yang benar!” bentak para anggota dewan.
Lalu ada teriakan, “Ambil alih pimpinan sidang! Ambil alih pimpinan sidang!”.
Puluhan anggota Dewan lalu berbondong-bondong mendatangi Marzuki. Mereka terlibat saling dorong. Hingga pukul 12.30 WIB suasana sidang semakin kacau.
Ricuh Tak Bisa Dikendalikan, Salawat Berkumandang
Rapat paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan soal Pansus Century berakhir ricuh. Karena kericuhan tidak bisa dikendalikan anggota dewan pun mengumandangkan salawat nabi.
“Sholatullah salamullah, ala toha rasulillah, sholatullah salamullah, ala yasin habibillah,” teriak ratusan anggota dewan yang tak bisa menenangkan situasi chaos dalam rapat paripurna DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (2/3).
Namun, bacaan salawat ini tidak mempengaruhi sikap keras anggota dewan yang sedang emosi. Teriakan dan kecaman pun mengalir menyertai bacaan salawat.
Kericuhan rapat paripurna ini dipicu oleh sikap keras Ketua DPR Marzuki Alie yang memaksa menutup sidang paripurna karena mendasarkan pada hasil keputusan bamus yang mengatakan agenda paripurna hari ini hanya satu, mendengarkan penyampaian hasil Pansus Century.
Paripurna DPR Ricuh, Akbar Faisal Diamankan Keluar Ruang Paripurna
Paripurna DPR pengambilan keputusan akhir pansus Century ricuh setelah Ketua DPR Marzuki Alie memutuskan menutup rapat. Anggota Pansus dari Fraksi Hanura Akbar Faisal sampai harus diamankan ke luar ruangan rapat.
Kejadian bermula dari hujan interupsi para anggota DPR yang mempersoalkan pengambilan keputusan akan dilakukan hari ini atau hari berikutnya sesuai agenda rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/3). Ketua DPR Marzuki Alie bersikukuh paripurna DPR berlangsung dua hari dan pengambilan keputusan dilakukan besok dan langsung mengetuk palu menutup sidang.
Tindakan ini menimbulkan protes. Marzuki dianggap tidak mendengarkan aspirasi anggota. Kontan puluhan anggota DPR menyerbu podium pimpinan dan seperti terlihat akan menyerang. Petugas Pamdal DPR langsung sigap mengamankan pimpinan.
Namun, anggota Fraksi Hanura Akbar Faisal terus ngotot mendekat pimpinan sambil membawa gulungan kertas. Akbar berteriak-teriak dan menuding-nuding pimpinan DPR. Hingga pukul 12.45 WIB, meski sidang sudah ditutup, namun suasana di ruang sidang masih gegap gempita.
431 dari 560 Anggota DPR Hadir, Balkon Penuh Sesak
Sidang paripurna Century benar-benar menyedot perhatian hampir seluruh anggota DPR. 431 dari 560 anggota DPR telah duduk di kursi yang telah disediakan.
Hal itu terlihat dari kursi-kursi yang tersedia hampir penuh diduduki anggota DPR. Mereka tampak serius mengikuti jalannya sidang.
“Kita memang diminta oleh SBY untuk hadir semua,” kata politisi Partai Demokrat, Yahya Sancawirya, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/3).
Maklum bila anggota DPR berbondong-bondong hadir dalam paripurna kali ini. Rencananya, sidang akan mengambil suara untuk kasus Bank Century. Otomatis, jumlah suara dari masing-masing fraksi amat sangat dibutuhkan.
Selain anggota Dewan, kursi penonton juga tak kalah penuh. Bahkan untuk masuk saja, para penonton harus rela berdesak-desakan.
Puluhan orang bahkan tidak dapat masuk karena ruangan telah penuh sesak. Mereka pun terpaksa menunggu di luar sambil mengobrol dengan sesama rekannya.
PIMPINAN DPR TERPECAH
Pimpinan DPR RI terpecah pasca terjadinya kericuhan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa, dengan agenda penyampaian hasil akhir penyelidikan Panitia Angket Kasus Bank Century.
Tiga Wakil Ketua DPR, yaitu Priyo Budi Santoso (Golkar), Pramono Anung (PDIP) dan Anis Matta (PKS), mengakui hubungan mereka dengan Ketua DPR Marzuki Alie kurang harmonis.
Bahkan, menurut Priyo, rapat pimpinan yang semestinya diselenggarakan untuk menyikapi masalah kericuhan rapat paripurna itu juga nyaris tidak jadi dilaksanakan.
Menurut dia, para Wakil Ketua DPR sudah datang ke ruang Ketua DPR untuk rapim mendadak tersebut. “Tetapi karena suasana kurang mendukung dan Ketua DPR justru menyampaikan kekecewaannya (atas putusan rapim mendadak), saya pun langsung bergabung dalam rapat fraksi saya (FPG),” katanya.
Priyo juga menjelaskan bahwa sebelumnya para wakil ketua DPR itu juga telah memberi saran kepada Marzuki Alie untuk menskors rapat paripurna saat terjadi interupsi bertubi-tubi.
“Saya sudah ingatkan ketua, ‘skor dulu, lobi dulu ketua..’ Tetapi rapat langsung ditutup ya sudah,” katanya.
Setelah mengetuk palu, kata Priyo lagi, Marzuki langsung meninggalkan ruang rapat paripurna, sementara empat Wakil Ketua DPR tetap duduk di tempat masing-masing dan tidak beranjak.
Akhirnya, keempat Wakil Ketua DPR melakukan pembicaraan singkat agar dilakukan rapat pimpinan untuk menyikapi kericuhan rapat paripurna. Tetapi ketika hasil pembicaraan itu dilaporkan, tidak ada sambutan baik dan Marzuki justru menyatakan kekecewaannya atas upaya penyelamatan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, pihaknya tidak menyalahi aturan dan Tata Tertib DPR. “Rapat paripurna ini, sudah disampaikan di awal persidangan, ada dua agenda,” kata Marzuki.
Agenda pertama adalah pelantikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Agenda kedua, penyampaian hasil akhir panitia angket.
“Dua agenda itu sudah terlaksana. Jadi tidak ada agenda lagi, kemudian karena tidak ada agenda lagi, rapat saya tutup,” katanya.
Menurut Marzuki, rapat paripurna tersebut memang tidak mengagendakan pengambilan keputusan terhadap laporan akhir panitia angket. Pengambilan keputusan akan dilakukan pada Rabu (3/3).
Mengenai kericuhan dalam rapat paripurna, Marzuki menyayangkan hal itu. Menurut dia, kericuhan terjadi karena anggota DPR tidak bisa tertib.
“Semua maunya ‘ngomong’. Bersamaan memencet tombol mikrofon, ya mati semua mikrofonnya,” kata Marzuki.
Dia mengatakan, mikrofon akan mati seluruhnya apabila empat anggota DPR memencet secara bersamaan.
Marzuki menyatakan, tidak seharusnya pihaknya menjadi tumpuan kesalahan akibat adanya sistem pengeras suara yang mengganggu persidangan, “Masalah mikrofon itu bukan urusan Ketua DPR,” katanya.
TIGA WAKIL KETUA DPR SESALKAN TINDAKAN MARZUKI
Tiga Wakil Ketua Ketua DPR menyesalkan tindakan Ketua DPR Marzuki Alie yang gagal memimpin rapat paripurna penetapan kesimpulan Panitia Angket Kasus Bank Century.
Ketiga Wakil Ketua DPR itu, yakni Pramono Anung (FPDIP), Priyo Budi Santoso (FPG) dan Anis Matta (FPDIP), menyampaikan sikap mereka atas kepemimpinan Marzuki Alie dalam rapat paripurna itu di ruang wartawan DPR Jakarta, Selasa.
Pramono Anung mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan Ketua DPR Marzuki Alie yang tidak mampu memimpin rapat paripurna.
“Padahal pimpinan sidang pada rapat paripurna berfungsi sebagai fasilitator yang menyerap dan mengharmonisasi aspirasi yang berkembang dari anggota,” kata Sekjen PDIP itu.
Dikatakannya, pimpinan dewan sudah sepakat akan memimpin dewan secara kolektif kolegial yang artinya keputusan dewan diambil berdasarkan kesepakatan pimpinan dewan.
Apalagi pada rapat paripurna penetapan kesimpulan Panitia Angket yang sangat penting dan ditunggu masyarakat, kata dia, seharusnya Ketua DPR sebagai pimpinan sidang sebelum mengambil keputusan menutup sidang bertanya dan berdiskusi dulu dengan para Wakil Ketua DPR yang duduk mendampinginya.
“Tapi Marzuki sama sekali tidak melakukan hal itu dan bahkan ia sama sekali tidak bertanya kepada tiga wakilnya,” kata dia.
Wakil Ketua DPR lainnya Anis Matta mengatakan, dirinya sangat menyesalkan tindakan Ketua DPR Marzuki Alie yang menutup rapat paripurna secara sepihak dengan cara yang tidak menyenangkan.
Menurut dia, tindakan Ketua DPR itu justru telah menjatuhkan lagi citra DPR yang sudah membaik dengan kerja Panitia Angket yang transparan selama ini.
Selama lebih dari dua bulan, kata dia, masyarakat memberikan perhatian besar terhadap kerja Panitia Angket yang menyingkap kasus Bank Century.
“Citra yang sudah membaik itu, kini jadi memburuk lagi,” katanya.
Penyesalan serupa juga dikemukakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang menyatakan bahwa Marzuki Alie memimpin rapat paripurna hanya berdasarkan keinginan sendiri saja.
Dalam memimpin rapat paripurna, kata dia, Marzuki sama sekali tidak mau pertimbangan tiga Wakil Ketua DPR yang mendampinginya.
Oleh karena itu Priyo meminta peristiwa yang tidak menyenangkan ini jangan sampai terjadi lagi.
“Besok akan dilanjutkan rapat paripurna penetapan hasil Panitia Angket, jangan sampai hal ini terjadi lagi,” katanya.
Saat ini, pimpinan DPR sedang melakukan rapat internal untuk membahas peristiwa kericuhan yang terjadi dan mencari solusinya.
Sidang Ricuh, Pimpinan DPR Rapim Mendadak
Kericuhan yang tidak bisa dikendalikan dalam rapat paripurna DPR soal laporan Pansus Century membuat pimpinan DPR harus mengambil langkah cepat. Untuk meredakan kericuhan dan mencari solusi, pimpinan DPR mengelar rapat pimpinan secara mendadak.
“Karena tadi sudah ditutup oleh pak ketua, kami berempat mengambil inisiatif untuk mengusulkan rapat pimpinan mendadak. Izinkan kami mengelar rapim dulu berlima,” kata wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam jumpa pers mendadak di ruang sidang paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/3).
Menurut Priyo, pimpinan DPR belum bisa memastikan apa hasil dari rapim yang akan dilakukan secara tertutup. Karena semua akan diambil solusi dan jalan tengahnya.
“Kami akan menggelar rapat pimpinan berlima dulu, saya belum bisa memutuskan apa hasilnya, jadi tunggu saja,” pungkas Priyo yang didampingi oleh Pramono Anung dan Anis Matta.
IDRUS MARHAM: KASUS CENTURY TIMBULKAN BANYAK KORBAN
Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century Idrus Marham menegaskan bahwa alasan utama pembentukan panitia angket itu oleh DPR RI karena kasus skandal Bank Century tersebut telah menimbulkan banyak korban.
“Fakta empiris bahwa pengelolaan Bank Century telah menimbulkan banyak korban, terutama para nasabahnya, dan masyarakat umumnya, juga karena adanya dugaan kuat pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang, terindikasi tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang,” ungkapnya saat membacakan hasil Panitia Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century, pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie itu, Idrus Marham mulai membacakan laporannya tepat pukul 11.05 WIB. Saat sidang dibuka, rapat paripurna itu dihadiri oleh 431 dari 560 anggota DPR RI.
Di hadapan rapat paripurna yang berlangsung secara terbuka itu, Idrus menyatakan, Panitia Angket bertugas melakukan beberapa hal terkait amanat dari lembaga legislatif.
“Yakni, penyelidikan atas adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp6,7 triliun akibat pengucuran dana talangan (bailout) untuk menyelematkan Bank Century, pembuktian dugaan adanya pelanggaran perundang-undangan dalam kasus ‘bailout’ itu, perumusan kebijakan tepat untuk menuntaskan tindak lanjut investigasi atas kasus, pengungkapan sejumlah pelanggaran, dan pengambilan kesimpulan serta rekomendasi,” ungkapnya.
Idrus Marham mengatakan, pengucuran dana triliunan rupiah tanpa sepengetahuan DPR RI kepada sebuah bank kecil, tentu ada masalah dan memunculkan banyak kecurigaan.
“Karena itulah, maka kegiatan Pansus kali ini merupakan momentum menata kehidupan pemerintahan yang lebih bersih. Sebab, penggunaan hak angket ini menjadi wujud komitmen bersama membawa Indonesia bangkit sebagai bangsa yang kuat, demokratis, dan bermartabat,” tandasnya.
Ditambahkannya, pengusutan kasus Bank Century juga merupakan momen penting bagi publik dan semua lembaga berkompeten untuk menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Momen ini juga merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menilai lembaga-lembaga negara tersebut, apakah telah bekerja dengan baik, proporsional atau bagaimana,” katanya.
Namun pada intinya, menurut dia, Panitia Angket Kasus Bank Century itu bertujuan membongkar, jika benar ada pelanggaran atas kebijakan “bailout” dana negara triliunan rupiah tersebut.
“Jika ada pelanggaran dalam berbagai bentuk, maka harus ada yang bertanggung jawab untuk diusut lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Dan kesemuanya kami simpulkan dalam laporan berisi tujuh bab, yang akan kami serahkan nanti kepada Pimpinan Dewan” tegas Idrus Marham.
PANITIA ANGKET DPR SEBUT BEBERAPA NAMA
Sebelumnya Panitia Angket kasus Bank Century DPR RI menyebut beberapa nama sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kasus dana talangan senilai Rp6,7 triliun untuk Bank Century.
Nama-nama yang harus bertanggungjawab disampaikan Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century DPR Idrus Marham (Partai Golkar) dalam Rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR/DPD Senayan Jakarta, Selasa.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie, Idrus Marham menyatakan, kesimpulan yang disampaikan dalam rapat tersebut merupakan kesimpulan atas pandangan akhir fraksi-fraksi.
Sedangkan nama-nama yang disebutkan merupakan nama yang sudah muncul di dalam pandangan tersebut. Karena itu, panitia angket dalam kesimpulan akhir menyertakan atau menyebutkan fraksi yang mencantumkan nama.
Penyebutan nama disesuaikan dengan fase, yaitu proses merger dan akuisisi, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek, hingga penyertaan modal sementara dan bailout.
Panitia Angket menyebut ‘nama Gubernur Bank Indonesia, direksi Bank CIC, Deputi Pengawasan BI dan Direktur Bank Century Robert Tantular, investor Bank Century Rafat Ali Rizvi, Hesyam al Warraq dan beberapa nama mantan pejabat penting di BI, termasuk yang sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Panitia angket juga menyebutkan beberapa pejabat BI dan pejabat di pemerintah, seperti menteri keuangan dan pejabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta KSSK dan UKP3R.
IDRUS SEBUT BOEDIONO DAN AULIA POHAN BERTANGGUNGJAWAB
Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century Idrus Marham, akhirnya mengungkapkan sejumlah nama populer seperti Boediono dan Aulia Pohan sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab atas dalam proses penyelamatan Bank Century.
Ia menyatakan itu, saat membacakan laporan awal Panitia Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century, di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie, di Jakarta, Selasa.
Pembacaan laporan itu sendiri dimulai jam 11.05 dan berakhir sekitar pukul 12.15 WIB, diakhiri dengan penyerahan kesimpulan itu kepada pimpinan Dewan.
Idrus Marham pada awal laporannya menunjuk Aulia Pohan bertanggungjawab atas berbagai indikasi pelanggaran dalam proses merger dan akuisisi Bank Century.
Sementara Boediono dan Sri Mulyani terindikasi melakukan pelanggaran saat pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) terkait proses ‘bailout’ (penggelontoran dana talangan) senilai Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century.
Nama-nama lain yang juga tak kalah populernya dan diduga ikut bertanggungjawab atas indikasi pelanggaran administratif perbankan, tindak pidana perbankan, tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya, yaitu Miranda S Gultom, Budi Mulya, dan Siti Fadjirah.
Idrus Marham juga melaporkan, kerja penyelidikan atas kasus Bank Century itu telah menyinggung adanya banyak indikasi pelanggaran yang dilakukan Pemerintah terkait ‘bailout’ Rp6,7 triliun tersebut.
“Ada indikasi pemerintah melakukan kesalahan dalam penanganan krisis Bank Century sehingga DPR RI meminta BPK melakukan audit investigasi,” tandasnya.
Namun begitu, Idrus Marham mengingatkan, Pansus tidak bermaksud menunjuk orang-perorang, tetapi siapa yang telah melanggar aturan tentu harus ditindak.
Tolak Usul Pansus, Ketua DPR Ingin Paripurna Century Tetap 2 Hari
Ketua DPR Marzuki Alie tidak sependapat dengan usul Pansus agar sidang Paripurna DPR membahas hasil dan rekomendasi Pansus Century hanya diselesaikan satu hari saja. Marzuki tetap ingin sidang Paripurna Century tetap digelar dua hari.
Marzuki meminta Pansus harus patuh dengan kesepakatan di Bamus. “Itu kan keputusan Bamus, ya harus ditaati,” kata Marzuki saat ditemui wartawan di gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (2/3) sebelum memimpin sidang paripurna.
Menurut Marzuki, anggota DPR harus mulai menaati apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam Bamus. “Sudah ada musyawarah dan Bamus telah menjadwalkan, dan tentu harus dilaksanakan,” jelas Marzuki.
Sebelumnya Pansus Angket Century mengusulkan agar rapat paripurna digelar satu hari yakni tanggal 2 Maret 2010 saja. Sebelumnya beredar kabar juga PD sengaja mengulur penyampaian laporan Pansus untuk terus melobi kesimpulan akhir Pansus.
PRAMONO ANUNG: UPAYA GAGALKAN SIDANG CUKUP TERASA
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, menyatakan, upaya menggagalkan sidang paripurna penetapan kesimpulan akhir Pansus Angket Kasus Century cukup terasa.
“Upaya itu kami cukup rasakan. Ini mencoreng wajah Parlemen lagi. Apalagi animo masyarakat tidak tersalurkan secara baik,” kata anggota Fraksi PDI perjuangan ini, saat konferensi pers Pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, di Jakarta, Selasa.
Pramono Anung pun menegaskan, mulai saat ini, pimpinan DPR tidak bisa lagi di tangan satu orang, tetapi harus dilakukan secara kolegial.
Mengenai hasil kerja Pansus, Pramono Anung menyatakan, keputusannya sudah jelas, yakni indikasi adanya pelanggaran hukum maupun prosedural atau kebijakan, dan itu harus ditindaklanjuti.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Mata, dengan nada kecewa mengatakan, pihaknya menyesalkan insiden ketuk palu Ketua DPR Marzuki Alie tadi.
“Berakhir dengan cara yang sangat tidak menyenangkan, kami sangat menyesalkan,” ujarnya.
Sebab, menurutnya, walaupun Badan Musyawarah (Bamus) telah menyimpulkan sidang paripurna berlangsung dua hari, tapi sebenarnya perlu juga diketahui semua peserta sidang.
“Sidang paripurna adalah sidang tertinggi yang mengambil keputusan tertinggi. Jadi, seharusnya tadi sidang ini tidak perlu ditutup terburu-buru, tetapi diskors,” tambah Anis Mata.
Marzuki Mengecewakan
Sementara Priyo Budi Santoso mengungkapkan, dalam suasana tak kondusif, pihaknya secara bersama-sama telah mengambil tindakan segera mengumumkan menggelar rapat pimpinan mendadak.
“Saya kira langkah penyelamatan ini penting untuk kepentingan lebih besar,” katanya.
Namun, ia kemudian sangat menyesalkan sikap Marzuki Alie yang menolak menggelar rapat pimpinan.
“Saya sedikit sesalkan, sepertinya Ketua DPR RI cenderung malah kecewa dengan langkah yang kami ambil. Kami sesalkan kejadian ini. Ke depan tidak boleh lagi. Harus pakai cara lebih elegan. Andaikan keputusan diambil bersama-sama, maka kalau ada apa apa tanggung renteng,” ujar Priyo Budi Santoso.
Meskipun begitu, dia mengaku tetap menghormati tatakrama sidang.
“Apa pun, dengan berat hati kita menghormati ketuk palu itu, namun izinkanlah saya dan dua teman saya juga pak Taufik yang baru saja diangkat jadi Wakil Ketua untuk melakukan hal lebih baik ke depan,” kata Priyo Budi Santoso. (detikcom/Ant/d)
Pacman Pertahankan Gelar WBO 
Jakarta (SIB)
Mempunyai tekad keras serta berusaha tanpa menutupi muka seringkali tak cukup. Kita memerlukan sebuah kekuatan batin, yaitu kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi. Orang bilang, ini adalah sebuah keberserahan diri, sebuah tawakal, sebuah kepasrahan. 
